Police Efforts in Enforcing the Law Against Armed Criminal Groups in the Central Papua Region
DOI:
https://doi.org/10.37010/hmr.v3i1.65Keywords:
Armed Criminal Group (KKB), Law Enforcement, Police, Police EffortsAbstract
The Armed Criminal Group (KKB) in Papua is a separatist movement that has political objectives to separate itself from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or to liberate Papua. This separatist movement includes violence, kidnapping and human rights violations, and murder. Based on its history, this separatist movement has been going on for a long time since 1965 under the name of the Free Papua Organization (OPM). Both have caused unrest for the Papuan people and left the roots of the problem unsolved. Because of this, this research aims to find out how the Police's efforts in enforcing the law against the KKB and to find out the Criminal Code Articles that can be enforced in law enforcement efforts against KKB. The method used in this research is normative juridical research with a statutory approach. The results of this study explain that the Police have a very crucial role in handling the KKB conflict. This is in line with its function as a law enforcer in realizing public security and order. In handling the provocation group, the Police approached the Papuan people and jointly opened a space for dialog in order to eradicate the root of the problem.
References
Achmad, J. (2019). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadoyah Bengkulu.
Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. Journal School of Government and Public Policy Indonesia. DOI: https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111
Anwar Hidayat, Z. A. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Menangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Jurnal Ilmu Hukum, Justisi. DOI: https://doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2293
CNN. (2021). (2021). CNN. (2021). “Sengkarut Konflik Bersenjata KKB Papua dan TNI-Polri.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210524065620-12-646010/sengkarut- konflik-bersenjata-kkb-papua-dan-tni-polri/amp (diakses 14 November 2024). CNN. (2021).
Gunarld Patiran, C. M. (2022). To Win The Heart and Mind The People of Papua: Fungsi dan Peran Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022. Jurnal Civic Hukum Universitas Indonesia.
Handoko Alfiantoro, S. M. (2019). Konstruksi Penegakan Hukum Pidana Bermodel Keseimbangan Kepentingan (Daad-Dader Strafrecht) (Kajian Kritis Membangun Paradigma Jaksa Progresif di Era Digital.
Hanita, B. H. (2020). Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Bersenjata di Papua. Jurnal Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia.
Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi. DOI: https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58
Ilmar, A. (2017). Radikalisme Gerakan Berbasis Etnis: Kasus Organisasi Papua Merdeka . Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. DOI: https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.990
Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani, A. R. (2022). Resolusi Konflik Papua Dalam Perspektif Strategi Kontrainsurgensi Kontemporer Menggunakan The Dynamic Trust Model. Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia .
Muhammad Syakir NF. (2021). Peneliti Konflik Papua: Pemerintah dan KKB Harus Buka Dialog.
Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brigade Mobile (Brimob), (2002).
Prasetya, S. A. (2019). Kebijakan Pembangunan di Papua Analisis Multi Aspek dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial. Jurnal BEMFEBUGM.
Rencana Operasi Damai Cartenz-2024 Nomor : R/Renops/3992/XII/OPS.1.1./2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penegakan Hukum terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah hukum Polda Papua dengan sasaran prioritas provinsi Papua Tengah da, (2024).
Rizki Romandona, B. Y. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bojonegoro. DOI: https://doi.org/10.56071/justitiable.v6i2.817
Sakti Myharto, Wiend. (2022). Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video dan Gambar dari Drone) dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian di Papua di Luar Peradilan Pidana . Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan.
Saleh, P. L. (2024). Upaya Penindakan TerhadapKelompok Kriminla Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. UNESLAWREVIEW.
Salsabila Nadine Putri, M. F. (2022). Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di PapuaDengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Jurnal Al-Hakam Islamic Law % Contemporary Issues.
Tribata Polres Jayapura. (2024). (2024). Tribata Polres Jayapura. (2024). “Patroli Dialogis Anggota Poslek Unurum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kamtibnas.” https://tribrata news.papua.polri.go.id/patroli-dialogis-anggota-polsek-unurum-guay- tingkatkan-partisipasi-masyarakat-. Tribata Polres Jayapura. (2024).
Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, (2022).
Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (1999).
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, (2002).
Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2018).
Willia Dara Rosandy, “Mengupas Kembali KKB Papua: Perlukah HAM Bertindak”. Ganto.Co, 17 Oktober 2024.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Muhammad Noor Khozin, Nia Ayu Mayang Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
