Implementation of Eradication Criminal Acts Terrorism of Article 12 Paragraph (2) of Law No. 5 of 2018 Connected with Justice for Perpetrators of Terrorism
DOI:
https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.27Keywords:
terrorism, law enforcement, deradicalizationAbstract
Terrorism is a serious threat to national and international security, Terrorism is acts or threats of violence performed by group, individuals or organization to creates power, cause damage or achieving political goals, ideological, religious, or social. in article 12 paragraph (2) of law no. 5 of 2018 it can be explained that a person who is only a member of a group of banned organizations can be immediately caught by the law and convicted. but in determining the efforts or actions to be taken by law enforcement officers in addition to strong evidence based on article 184 kuhap must also conduct an in-depth analysis or assessment to determine a person's involvement in terrorism networks in order to create benefits and justice in terms of determining the right steps in preventing and enforcing terrorism crimes. promote deradicalization as a preventive measure that can reach down to the grassroots that is not only focused on suspects or convicted terrorists who are sentenced, but this program is aimed at supporters and individuals in the local area who have been exposed to revolutionary thoughts.
References
Aminah, S. (2016). Peran Pemerintah Menanggulangi Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia . JURNAL KELITBANGAN, 83-101.
Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 255-277.
Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan PN JAKARTA TIMUR 486/Pid.Sus/2020/PNJkt.Tim, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/727d4d0 94d1ad3a8b57dfd28b7f57097.html, diakses pada tanggal 21 Oktober 2023
Fahmi, M. Y. (2022). Strategi Kontra Terorisme Di Indonesia Dua Dekade Terakhir. Jurnal Review Politik, 40-61.
Golose, P. R. (2009). Deradikalisasi Terorisme. Jakarta: YPKIK Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
Marthina Xaviera, T. I. (2023). Fenomena Gerakan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Kertha Desa, 1938-1946.
Medcom.id, Terduga Teroris di Bekasi Anggota Khilafatul Muslimin https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/lKYBY1XN-terduga-teroris-
di-bekasi-anggota-khilafatul-muslimin, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2023
Mudzakkir. (2008). Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Muladi. (2002). Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Hal 1.
Nurudin. (2022). Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Advokatura Indonesia, 47-87.
Pradana, Tirta Mulya Wira; Huda, Khoiril. (2017). Penanganan Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia. Lex Scientia Law Review, 1, 19-32.
Rachma, A. D. (2020). Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan. JURNAL PEMBAHARU HUKUM, 1- 23.
Radar Banten, Dibina Densus 88, Eks Napiter Sukses Tanam Kopi Arabika di Gunung Karang, https://www.radarbanten.co.id/dibina-densus- 88-eks-napiter-sukses-tanam-kopi-arabika-di-gunung-karang/, diakses pada 20 Oktober 2023
Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme. Jakarta
Republik Indonesia. 2018. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta
Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jakarta
Samud. (Juni 2021). Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam, 88-107.
Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 200-204.
Siahaya, Zafania Helsa; Titahelu, Juanrico Alfaromona Sumarezs; Latumaerissa, Denny . (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Kejahatan Terorisme. TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 305-317.
Widayati, L. S. (2011, November). Perluasan Asas Legalitas Dalam Ruu Kuhp. Negara Hukum Vol. 2, No. 2, 307-327.
Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme.
Jurnal Ilmu Sosial, 135-152.
Zaidan, M. A. (2014 ). Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1, 107–124.
Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 3, 149-180.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 R.r. Lyia Aina Prihadiati, Yudha Handika Putra, Umar Aris

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.